JBN LEBAK – Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak menguat. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lebak, Senin (2/3/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Dalam pernyataan sikap bertajuk “Raport Merah: Lebak Darurat Arah, Rakyat Menunggu, Oligarki Berpesta”, mahasiswa menilai arah kebijakan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan keberpihakan pada masyarakat.
Aliansi yang terdiri dari GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan KUMALA menyoroti persoalan tata kelola anggaran daerah, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Keterbukaan anggaran adalah kewajiban pemerintah. Publik berhak mengetahui bagaimana APBD dikelola,” ujar Rohimin.
Ketua KUMALA, dalam orasinya.
Soroti Tender Rehabilitasi Alun-Alun
Isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut adalah dugaan ketidakwajaran dalam proses tender proyek rehabilitasi alun-alun.
Mahasiswa mendesak pemerintah membuka dokumen perencanaan, mekanisme lelang, hingga pelaksanaan proyek kepada publik.
Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet yang disebut mencapai Rp1,3 miliar. Selain itu, pengadaan pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II yang nilainya dikabarkan lebih dari Rp350 juta turut dipertanyakan.
Menurut mahasiswa, audit independen diperlukan guna memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan serta mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, Isu Pasar, Pendidikan hingga RTLH
Tak hanya soal proyek fisik, aliansi juga menyinggung pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung agar benar-benar melindungi pedagang kecil dari potensi praktik yang merugikan.
Di bidang pendidikan, mahasiswa menilai masih terjadi kesenjangan kualitas dan akses antara wilayah desa dan perkotaan. Pemerintah diminta menghadirkan kebijakan afirmatif dan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bantuan pendidikan.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pun tak luput dari sorotan. Mereka meminta agar pelaksanaan program tersebut diawasi ketat supaya tepat sasaran.
Aliansi turut mendesak klarifikasi atas dugaan pungutan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), penertiban kendaraan pengangkut pasir yang diduga melanggar jam operasional, penyelesaian dugaan sengketa lahan di Desa Jayasari, serta percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede di Kecamatan Panggarangan.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial, bukan permusuhan terhadap pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk mengingatkan. Kritik ini bentuk kepedulian agar Lebak dikelola secara bersih dan berpihak pada rakyat,” tegas perwakilan aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Aliansi menyatakan akan kembali turun ke jalan apabila tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.(Adr)
