JBN PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang pada hari Senin (26/8/2024), bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Pandeglang periode 2024-2029.
Dalam orasinya, Ketua GMNI Cabang Pandeglang, Mohamad Hatta, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa sebagai perwakilan rakyat terhadap kinerja DPRD Pandeglang selama lima tahun terakhir. Menurutnya, para anggota DPRD dianggap tidak memberikan perubahan signifikan, terutama dalam bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Selama lima tahun menjabat, anggota DPRD Pandeglang hanya diam melihat penderitaan masyarakat dan tidak memperjuangkan kepentingan mereka,” tegas Hatta. Ia menambahkan, banyak jalan di Pandeglang, terutama di wilayah selatan, yang masih rusak parah. Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah terpencil juga sangat minim, membuat warga harus menempuh jalan sulit bahkan dengan ditandu untuk mencapai puskesmas.
Ketua HMI Cabang Pandeglang, Entis Sumantri, menambahkan bahwa ada lima tuntutan yang diajukan kepada DPRD Pandeglang. Pertama, mendesak DPR RI untuk mencabut hasil rapat panja terkait UU Pilkada dan mematuhi putusan MK pada 20 Agustus 2024. Kedua, meminta KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK yang bersifat final. Ketiga, mendesak Bawaslu menjalankan fungsi check and balance untuk memastikan KPU melaksanakan putusan MK. Keempat, menolak tegas wacana penerbitan Perpu yang dianggap berpotensi menciptakan masalah baru dan memengaruhi politik hukum Pilkada.
“Jika revisi UU Pilkada tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan putusan MK, kami akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu melawan dan menyelamatkan Indonesia dari ancaman terhadap hukum, demokrasi, dan masa depan negara,” pungkas Entis.(*/die)
