JBN Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan lima nama yang tergabung dalam Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031.
Dilansir dari situs resmi ICAW (Indonesia Corruption Watcha), Senin (14/7/25), momen yang seharusnya menjadi awal pembaruan lembaga pengawas pelayanan publik itu justru menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil.
Sebab, sejumlah figur yang ditunjuk memiliki latar belakang dan afiliasi yang mengandung potensi konflik kepentingan, baik secara struktural, politik, maupun ideologis.
Potensi Konflik dalam Komposisi Pansel
Sorotan utama mengarah pada Dr. Erwan Agus Purwanto, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Kementerian PAN-RB. Selain peran strategisnya di birokrasi negara, sejak Desember 2023 ia juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Angkasa Pura I, perusahaan di bawah subholding InJourney Airports, yakni bagian dari holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney.
Bandara dan sektor transportasi udara merupakan objek pengawasan langsung Ombudsman, dan kerap muncul dalam laporan pengaduan publik. Dengan posisi ganda ini, Dr. Erwan akan menilai calon anggota Ombudsman yang berpotensi harus mengawasi entitas tempat ia sendiri duduk sebagai pengawas. Ini menimbulkan konflik kepentingan struktural yang nyata, dan melemahkan integritas proses seleksi.
