JBN Bogor — Dapur Makanan Bergizi (MBG) yang berlokasi di Kampung Pojok Salak, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disidak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Selasa siang (14/4/2026).
“Sidak dilakukan menyusul adanya laporan warga terkait dugaan pembuangan limbah cair ke saluran air lingkungan, yang disebut-sebut menyebabkan sumur warga mengalami perubahan warna dan bau tidak sedap.
“Warga mengaku khawatir terhadap dampak jangka panjang, baik terhadap kualitas air maupun potensi gangguan kesehatan. Selain itu, persoalan bau yang ditimbulkan juga dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Jonggol, Dadang Yazid Bustomi, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan menemukan adanya kerusakan pada saluran pipa (paralon) yang terhubung ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Menurutnya, kerusakan tersebut menyebabkan limbah cair dari aktivitas dapur mengalir tidak semestinya. Pihaknya menegaskan agar perbaikan dilakukan segera dan pengelolaan limbah tidak dianggap sebagai persoalan sepele.
“Yang terpenting kerusakan harus segera diperbaiki. Ini limbah cair yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya. ia juga menegaskan bahwa meskipun dapur tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat, seluruh aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan tetap wajib dipenuhi, termasuk dokumen UKL-UPL serta sistem IPAL yang sesuai standar.
“Sementara itu, Camat Jonggol, Andri Rahman, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan DLH, terdapat satu rumah warga yang terdampak langsung, ditandai dengan kondisi sumur yang berbau dan berubah warna.
Pihak pengelola dapur MBG, lanjutnya, telah menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan, termasuk memperbaiki pipa yang bocor, menutup jalur limbah yang bermasalah, serta melakukan penanganan terhadap sumur warga terdampak.
“Sumur warga akan disedot dan dibersihkan. Perbaikan pipa juga sudah dilakukan sejak pagi,” jelasnya.
DLH Kabupaten Bogor juga mendorong agar pengelola segera mengurus perizinan lingkungan berupa UKL-UPL, meskipun fasilitas tersebut merupakan bagian dari program nasional.
“Sebagai tindak lanjut, pengawasan akan dilakukan secara berkala selama satu bulan ke depan, dengan intensitas pemantauan mingguan atau dua mingguan. Selain itu, sampel air dari sumur warga terdampak direncanakan akan diuji di laboratorium guna memastikan tingkat pencemaran.
“Pemerintah Kecamatan Jonggol bersama unsur terkait, termasuk DLH dan aparat kewilayahan, juga berencana melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG di wilayah tersebut, guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai standar, khususnya pada fasilitas penyedia makanan, demi menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pungkas.”
( KAPERWIL JABAR/*Hadri Andriansyah )
