JBN Bogor — Proyek hotmix jalan desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2025 (Banprov) di Kampung Tinggarjaya RT 001/005, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam.
“Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp98.000.000 tersebut dikerjakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama masyarakat, dengan volume pekerjaan tercantum panjang 240 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 0,03 meter. Namun, proyek yang baru berjalan beberapa bulan itu kini dilaporkan sudah mengalami kerusakan cukup parah.
“Berdasarkan hasil penelusuran awak media yang turun langsung ke lokasi pada Minggu, 25 Januari 2025, ditemukan kondisi jalan yang mengalami pengelupasan, retak, serta lapisan hotmix yang terlihat tipis dan tidak merata di sejumlah titik. Kondisi tersebut.
“Memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, proyek ini juga disinyalir mengalami mark’up anggaran. Pasalnya, kualitas hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan besaran dana yang dialokasikan.
“Sejumlah warga setempat mengeluhkan kondisi jalan tersebut. mereka menyebut kerusakan terjadi dalam waktu relatif singkat sejak proyek selesai dikerjakan. Namun, warga enggan mau disebutkan identitasnya demi alasan keamanan dan kenyamanan. belum lama selesai, tapi sekarang sudah rusak. kalau hujan, jalannya makin parah,” ujar salah satu warga kepada awak media.
“Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukaharja maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kerusakan dini, serta dugaan mark’up anggaran tersebut. awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab.
“Masyarakat berharap agar instansi terkait, termasuk pihak kecamatan, Inspektorat Daerah, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dapat segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Banprov tersebut, guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan.pungkas. ( HADRI ANDRIANSYAH /* )
