LEBAK– Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas program pendidikan gratis dengan menambah kuota penerima manfaat bagi siswa Madrasah Aliyah (MA) swasta. Pada tahun 2026, sebanyak 10.000 siswa MA swasta akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemprov Banten.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (22/6/2026).
Menurut Andra, kebijakan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan tidak ada anak yang terhambat melanjutkan sekolah karena persoalan biaya.
“Tahun ini kami memprogramkan pendidikan gratis bagi 10.000 siswa-siswi MA swasta di Banten,” ujar Andra.
Ia menjelaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, berbagai program terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menurutnya, pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun masa depan daerah dan bangsa.
“Melalui pendidikan yang baik, kita dapat melahirkan generasi yang unggul dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan,” katanya.
Andra menambahkan, program sekolah gratis juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya bantuan biaya pendidikan, mereka dapat tetap melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah atas tanpa terbebani persoalan ekonomi.
Saat ini, Pemprov Banten telah bekerja sama dengan 801 sekolah swasta yang terdiri dari SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh). Melalui program tersebut, sekitar 60.705 siswa telah merasakan manfaat pendidikan gratis.
Program yang mulai berjalan sejak 2025 itu terus dievaluasi dan disempurnakan. Pada tahun ini, cakupan penerima manfaat diperluas dengan memasukkan siswa Madrasah Aliyah swasta sebagai bagian dari program.
“Kami berharap program ini dapat dikawal bersama sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Andra.
Selain membahas program pendidikan gratis, Gubernur juga meninjau langsung pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung. Ia menilai proses penerimaan siswa baru berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Andra meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya proses penerimaan peserta didik agar tetap objektif, transparan, dan berkeadilan.
“Jika ada indikasi pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai aturan, segera laporkan. Kita ingin seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, Heri Fasa, menyebut pelaksanaan SPMB di sekolahnya berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Heri, penerimaan siswa dilakukan melalui sejumlah jalur, di antaranya domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, dan prestasi nonakademik.
“Untuk Tahun Ajaran 2026/2027, kami menerima sebanyak 214 siswa,” katanya.
Kebijakan perluasan program sekolah gratis itu mendapat apresiasi dari kalangan pendidikan madrasah. Mantan Kepala MA Wasilahtul Falah Rangkasbitung, Dedi, menilai perhatian Pemprov Banten terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Ia meyakini kebijakan tersebut akan membantu banyak orang tua yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Kami menyambut baik program ini. Perhatian pemerintah terhadap madrasah tentu menjadi kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan dan masyarakat Banten,” ujarnya.
Melalui perluasan program sekolah gratis tersebut, Pemprov Banten berharap semakin banyak anak yang dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.(Adriyanto)
