JBN Bogor – Hotib selaku kepala desa bantar karet kecamatan nanggung kabupaten bogor terkesan selalu menghindar dari wartawan dan Lsm.
Diduga kepala desa bantar karet banyak kejanggalan dalam merealisasikan program anggaran (bangkeu) bantuan keuangan dari APBD kabupaten bogor.
Motifnya ketika wartawan berkunjung ke kantor desa bantar karet dengan sengaja mau wawancara minta statment tanggapan ijin konfirmasi terkait anggaran negara yang di gelontorkan oleh kementrian desa (kemendes) dan program (bangkeu) bantuan keuangan dari dari kabupaten bogor APBD yang disebut (samisade) satu miliar satu desa.
Sangat disayangkan di era globalisasi keterbukaan informasi publik (KIP) seperti saat ini sosok pejabat tentu sudah tidak asing lagi dengan wartawan yang mana segala bentuk kegiatan harus selalu ada keterbukaan terhadap publik.
Selain itu, wartawan atau Lsm berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang nomor 40/1999 saat menjalankan tugas liputan jurnalistiknya.
Namun disayangkan sebaliknya yang terjadi kepemimpinan kades bantar karet Hotib. sekarang ini, terkesan menghindar ketika wartawan tim investigasi sengaja berkunjung ke kantor desa bantar karet. yang ada hanya (Linmas) dan mantan LPM dan bagian pelayanan masyarakat.
Dari pihak wartawan pun, sulit untuk ditemuinya kades tersebut ketika mau kelaripikasi terkait program (DD) atau (bangkeu) begitu pula tim pelaksana kegiatan (TPK) juga tidak jelas keberdaan nya setelah dihubungi via baypon watshap tidak ada balasan.
Tim awak media langsung menceritakan atas kedatangan tim wartaean untuk bertemu dengan kades dan tolong titip pesan secara lisan kepada semuah para staf bahwa tim dari kami sebagai wartawan sudah berulangkali berkunjung ke kantor desa bantar karet. akan tetapi hasilnya Nihil.
Diduga tidak mau di konfirmasi terkait perkembangan program program DD dan program bangkeu.
Ketika seorang kepala desa menghindari awak media, hal tersebut menunjukkan sikap yang tertutup dan tidak kooperatif terhadap wartawan dan Lsm karena keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Tindakan ini dapat menimbulkan sorotan tajam wartawan. yang penuh tanda tanya mengenai program pemerintah tertentu yang dibahas dan menunjukkan potensi masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa sebagai pejabat publik yang harus transparan dengan bermodal bergaya angkuh kepala desa bantar karet seolah-olah tidak mau menghormati tamu.
Seharusnya pigur seorang kepala desa harus memberikan contoh yang baik terhadap perangkap desanya, bagai mana tata cara untuk menghadapi para tamu yang berkunjung ke kantor desa bantar karet.pungkas. (HADRI ANDRIANSYAH/*Tim)
