Komisi V DPR RI saat Audiensi dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta. (Foto/Tim)
Presiden Prabowo disebut menyambut baik usulan ini, dan akan menjadikan program tersebut sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga, mengingat dampaknya terhadap konektivitas daerah dan pemerataan pembangunan.
Komisi V juga mengangkat pentingnya akselerasi proyek-proyek yang menunjang ketahanan pangan nasional, terutama melalui percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Tak hanya irigasi besar, Komisi juga mendorong pengembangan irigasi sederhana yang bisa dilaksanakan langsung oleh kelompok tani atau masyarakat setempat.
“Penguatan ketahanan pangan tidak bisa ditunda, dan irigasi adalah kuncinya. Kami juga mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengelola irigasi skala kecil dan menengah,” ujar Lasarus.
Pembangunan infrastruktur ini dianggap penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan global, sekaligus membuka potensi perluasan lahan-lahan pertanian di daerah tadah hujan.
Komisi V turut mengevaluasi progres program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lasarus menegaskan perlunya penegakan regulasi terhadap pengembang properti, terutama agar tidak mengabaikan kewajiban menyediakan hunian yang terjangkau.
Termasuk di dalamnya adalah aturan dalam pembangunan rumah susun dan rumah tapak bersubsidi yang harus tetap berpihak pada masyarakat kelas bawah.
Persoalan klasik Over Dimension and Over Load (ODOL) juga masuk dalam daftar pembahasan. Komisi V mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan penegakan aturan ODOL dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, menyusul banyaknya kerusakan infrastruktur akibat truk-truk bermuatan berlebih.
“Penanganan ODOL harus jadi kerja bersama antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah,” jelas Lasarus.