JBN Bogor -Dugaan penyelewengan Program Ketahanan Pangan berupa ternak domba yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Cibeutengmuara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, mulai mencuat ke permukaan.
Selain itu, dugaan praktik mark’up anggaran juga mengarah pada kegiatan pembangunan beton jalan desa yang berlokasi di Kampung Pabuaran RT 004 RW 005.
Berdasarkan data yang dihimpun tim media, pembangunan jalan beton tersebut memiliki spesifikasi volume panjang 251 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 0,10 meter. Jika dihitung secara matematis, volume beton hanya mencapai sekitar 62,75 meter kubik. Dengan asumsi harga beton sebesar Rp1.300.000 per meter kubik Sudah termasuk biaya HOK (Hari Orang Kerja), bekisting, serta biaya tak terduga lainnya, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hanya sebesar Rp81.575.000.
Namun fakta di lapangan menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam papan informasi kegiatan, anggaran yang dicantumkan justru mencapai Rp112.762.000. Selisih anggaran yang cukup besar tersebut memunculkan dugaan kuat adanya praktik mark’up anggaran pada kegiatan pembangunan jalan desa.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan ternak domba yang seharusnya menjadi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa juga diduga tidak dikelola secara transparan. Sejumlah warga mempertanyakan realisasi dan manfaat program tersebut, yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan.
Untuk mendapatkan klarifikasi, tim media mendatangi Kantor Desa Cibeutengmuara pada Selasa, 20 Januari 2026. Namun sangat disayangkan, Kepala Desa tidak berada di kantor. Bahkan, menurut keterangan warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari kantor desa, Kepala Desa Cibeutengmuara disebut jarang masuk kantor.
Tim media yang didampingi Lembaga Tipikor kemudian berupaya mendatangi rumah kediaman Kepala Desa. Namun kembali menemui kendala. Seorang ibu yang berada di rumah tersebut menyampaikan bahwa Kepala Desa sudah berangkat sejak pagi hari dan tidak berada di rumah. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengingat seluruh kendaraan yang biasa digunakan Kepala Desa terlihat terparkir di depan rumah.
Rangkaian fakta tersebut semakin menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan Dana Desa di Cibeutengmuara.
Tim media dan Lembaga Tipikor menegaskan akan terus menelusuri kasus ini dan mendorong aparat pengawas serta penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Cibeutengmuara belum dapat dimintai keterangan resmi. Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan informasi sesuai dengan Undang-Undang Pers. Nomor 40 tahun 1999. pungkas,” ( HADRI ANDRIANSYAH )
