JBN Serang — Gubernur Banten Andra Soni menerima jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk membahas penanganan tambang ilegal serta upaya konservasi kawasan hutan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur di KP3B, Kota Serang, Rabu (26/11/2025). Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Budhi Candra, turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Andra Soni memaparkan kondisi kawasan konservasi yang terdampak aktivitas penambangan ilegal. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh langkah-langkah penertiban yang dilakukan Kemenhut dan Satgas PKH.
“Alhamdulillah, tadi kita baru menerima kunjungan dari Satgas dan Deputi. Kita membahas terkait penertiban kawasan konservasi hutan dari penambang-penambang liar,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, kewenangan penindakan berada pada Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH. Namun demikian, Pemprov Banten akan memberikan dukungan maksimal terutama pada upaya yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Mereka meminta dukungan dari kita, dan Insya Allah kita akan mendukung itu,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ruadianto Saragih Napitu, mengungkapkan bahwa pembahasan juga mencakup rencana penertiban tambang ilegal di kawasan hutan Halimun Salak yang sebagian masuk wilayah Provinsi Banten.
“Kita membahas rencana penertiban tambang ilegal di wilayah Provinsi Banten, termasuk yang berada di kawasan hutan Halimun Salak,” jelasnya.
Ruadianto menambahkan, penertiban akan dilakukan dengan membongkar fasilitas tambang ilegal. Setelah proses itu, pemerintah akan melanjutkan pemulihan kawasan serta memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar.
“Kita akan lakukan pemulihan, jadi tidak hanya ditutup. Kita juga lakukan pembinaan. Makanya nanti tim Satgas masuk dulu, kemudian dilakukan sosialisasi,” ujarnya.(*)
Editor: Ben
