Aliansi Aktivis Anak Bangsa Murka, Desak Pemerintah Usut Mafia Data Pribadi

Lebih jauh, Aliansi menyoroti bahwa praktik penyalahgunaan data ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Mereka mendesak pemerintah untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah konkret sebelum kasus ini semakin meluas.

“Apakah negara secara tidak langsung melindungi mafia data pribadi? Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keamanan data negara!” ujar salah satu aktivis dengan nada geram.

Aliansi mengingatkan bahwa penyalahgunaan data pribadi melanggar berbagai undang-undang, di antaranya:

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
→ Sanksi: 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar bagi yang menyalahgunakan data pribadi tanpa izin.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
→ Sanksi: 6 tahun penjara dan denda Rp 75 juta bagi yang memalsukan atau menyalahgunakan data kependudukan.

Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008, revisi UU No. 19 Tahun 2016)
→ Sanksi: 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta bagi yang mengakses sistem elektronik orang lain secara ilegal.

Sebagai langkah nyata, Aliansi Aktivis Anak Bangsa mengajukan empat tuntutan utama:

1. Usut Tuntas dan Audit Provider Seluler
Aliansi meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera menginvestigasi, mengaudit, dan menindak tegas provider seluler serta reseller yang diduga terlibat dalam skandal ini.

2. Tangkap dan Adili Pelaku
Siapa pun yang terbukti terlibat harus dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Paksa Pemerintah Bertanggung Jawab
Pemerintah harus memperbaiki sistem registrasi kartu SIM agar lebih aman dan tidak rentan terhadap pencurian data pribadi.

4. Transparansi Data Publik
Kominfo wajib membuka data penyebab kebocoran ini kepada publik serta menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat hukum.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, kami akan turun ke jalan dan menempuh jalur hukum! Kami siap melawan mafia data pribadi yang semakin merajalela!” ujar salah satu aktivis dengan lantang. (*)