JBNÂ Jonggol – Pembangunan drainase jalan di desa weninggalih kecamatan jongol kabupaten bogor jawa barat, yang di danai dari anggaran bantuan keuangan (bangkeu/samisade) tahun 2025, menjadi sorotan tajam. Pengerjaan drainase dengan menggunakan U-Ditch yang seharusnya memberi manfaat bagi warga, justru menuai kritikan pedas karena disinyalir kualitasnya kurang baik, dan dinilai jauh dari kata layak hingga terkesan dikerjakan asal jadi.
Padahal,anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini tidaklah kecil, mencapai Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 650 M x 0,3 M x 0,5 M. kualitas pekerjaan yang buruk ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah untuk kepentingan publik.
Dari pantauan tim media, pekerjaan TPT diduga kuat tidak menggunakan lantai dasar dan juga penggunaan U-Ditch diduga tidak sesuai ukuran 40X60cm, dimana hasil ukur tim media 40x58cm. Hal itu memicu dugaan adanya penggunaan material U-Ditch tidak sesuai spek dari RAB.
Ketika tim media mencoba mencari konfirmasi di lokasi proyek, tersebut tim pelaksana kegiatan (TPK) yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan justru tidak ada, di tempat. ketiadaan pengawasan ini diduga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengerjaan proyek menjadi kacau dan tanpa standar. kondisi ini mencerminkan minimnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Sikap tidak kooperatif juga ditunjukkan oleh kepala desa weninggalih mamat, saat ditemui di kediamannya pada jum’at (08/08/2025). Kades mamat justeru tidak ada di tempat, dan seolah- olah menghindar tidak ada penjelasan yang jelas. Bahkan, hingga berita ini dimuat, Kades Weninggelih masih mengabaikan pesan konfirmasi dari media ini.
Pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini pemerintah kabupaten bogor khususnya, diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit proyek ini secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, bukan hanya sekadar menjadi proyek asal jadi yang merugikan masyarakat banyak. pungkas. (Hadri Andriansyah)
