JBN Serang, Kamis (20/11/2025) — Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menyerahkan 130 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan pensertipikatan aset pemerintah sekaligus penguatan tata kelola aset yang akuntabel dan berintegritas.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satgas Korsupgah Wilayah II KPK RI Arif Nur Cahyo, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta perangkat daerah terkait. Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis memimpin langsung proses sinkronisasi data dan evaluasi capaian pensertipikatan aset milik Pemprov Banten.
Harison menegaskan bahwa sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan KPK merupakan langkah penting untuk memastikan pengamanan aset berjalan dengan kepastian hukum, ketepatan data, serta koordinasi yang terukur.
“Dalam pensertipikatan aset, semua harus measurable. Harus jelas angkanya, targetnya, kendalanya, dan solusinya. Tidak boleh hanya normatif,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa sertifikasi aset pemerintah kini menjadi KPI nasional Kementerian ATR/BPN, bukan sekadar target pemerintah daerah.
Harison juga berharap percepatan yang dilakukan tahun ini dapat menyelesaikan seluruh aset prioritas, termasuk aset yang selama ini tersangkut persoalan batas wilayah, pemekaran daerah, maupun perbedaan pencatatan antar instansi.
Sementara itu, Arif Nur Cahyo dari KPK RI menyoroti bahwa pengelolaan aset daerah merupakan area berisiko tinggi terhadap potensi penyimpangan. Karena itu, percepatan sertifikasi menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi.
“Pengelolaan aset harus tegas, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Sertipikat adalah instrumen dasar untuk memastikan itu,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Harison menyampaikan bahwa wrap-up akhir tahun akan dilaksanakan pada 21 Desember 2025, sekaligus mempersiapkan kick off percepatan sertifikasi tahun 2026.
“Kita harus menutup 2025 dengan capaian yang jelas dan terukur, serta memulai 2026 dengan target yang lebih kuat. Mari bekerja konkret, terukur, dan berintegritas demi Banten yang lebih tertib dalam pengelolaan aset daerah,” ujarnya. (Bn)
